MAKALAH
SISTEM POLITIK INDONESIA
DI SUSUN OLEH :
SEKOLAH TINGGI
ILMU SOSIAL DNA ILMU POLITIK
( STISIPOL) DHARMA WACANA METRO
LAMPUNG
2013
KATA
PENGANTAR
Assalamualaikum
Wr. Wb.
Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah swt. Karena dengan
rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem
Politik Indonesia” sebagai analisis untuk melihat bagaimana
sistem politik di Indonesia.
Shalawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi
besar Muhammad saw. yang telah menghantarkan kita umat manusia dari alam
kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan cahaya islam, keimanan
dan cinta kasih terhadap sesama umat.
Kami menyadari, bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, kritik dan saran sangat berguna bagi penyusunan dan penyempurnaan
selanjutnya. Selain itu, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Dengan adanya makalah ini,
diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin .....
Wasalamualaikum Wr. Wb.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................... i
KATA PENGANTAR..................................................................................... ii
DAFTAR ISI................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1
- Latar Belakang..................................................................................... 1
- Perumusan Masalah.............................................................................. 1
- Tujuan................................................................................................... 1
BAB II
PEMBAHASAN................................................................................ 2
- Sistem Politik........................................................................................ 2
- Pengertian Sistem Politik...................................................................... 3
- Ciri Umum Sistem Politik..................................................................... 3
- Macam-macam Sistem Politik.............................................................. 3
- Demokrasi Sebagai Sistem Politik........................................................ 4
- Infrastruktur dan Suprastruktur Politik Diindonesia............................ 5
- Infrastruktur Politik.............................................................................. 5
- Suprastruktur Politik............................................................................. 7
BAB III
PENUTUP......................................................................................... 9
- Kesimpulan........................................................................................... 9
DAFTAR
PUSTAKA...................................................................................... 10
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pada sistem politik di Indonesia,
peran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik
formal baik didaerah maupun di pusat. Pada hakikatnya sistem politik merupakan
seperangkat interaksi dan abstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui
nilai-nilai di sebarkan untuk masyarakat.
B. PERUMUSAN
MASALAH
- Tuliskan pengertian sistem politik
- Tuliskan ciri-ciri umum sistem politik
- Tuliskan macam-macam sistem politik
- Jelaskan demokrasi sebagai politik
C. TUJUAN
- Meningkatkan mutu pendidikan khususnya dimata pelajaran PKn
- Meningkatkan kemampuan siswa/I dalam mempuat paper/makalah ini dan begitu pula dimasa yang akan datang bisa lebih baik
BAB II
PEMBAHASAN
A. SISTEM
POLITIK
Prof. Pamudji
mengartikan “sistem” sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks
atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian
yang membentuk atau kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.
- Pengertian Sistem Politik
Sistem politik dapat diartikan
sebagai seperangkat interaksi yang diabstrasikan dari totalitas perilaku sosial
melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.
Suatu sistem politik terdiri
dari interaksi peranan para warga negara. Berikut ini adalah batasan sistem
politik menurut para ahli politik.
a.
Rusandi Simuntapura
Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi
atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang
menunjukkan suatu proses yang langgeng.
b.
David Easton
Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai
interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga
nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
c.
Robert Dahl
Sistem politik merupakan pola yang tetap dari
hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang
kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal tersebut:
- Fungsi intergrasi dan adaptasi terhadap
masyarakat, baik kedalam maupun keluar
- Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat
berdasarkan kewenangan.
- Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik
secara sah ataupun tidak
2.
Ciri-ciri umum
sistem politik
Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu Almond dalam The Politics of Developing
Areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam sistem politik, yaitu:
a. Semua
sistem politik temasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik dalam pengertian bahwa masyarakat yang
paling sederhana pun mempunyai tipe struktur
b. Semua
sistem politik menjalankan fungsi-fungsi
yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda yang ditimbulkan karena
perbedaan struktur
c. Semua
struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada
masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern melaksanakan banyak fungsi.
d. Semua
sistem politik adalah sistem campuran
dalam pengertian kebudayaan.
3.
Macam-Macam
Sistem Politik
a.
Almond dan Powell membagi 3 (tiga)
kategori sistem politik yakni:
-
Sistem-sistem pimitif yang intermittent (bekerja dengan
sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya
untuk merubah peranan menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini
lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan (parachiale).
-
Sistem-sistem
-
Sistem-sistem tradisional
dengan struktur-struktur bersifat pemerintah politik yang berbeda-beda dan suatu
kebudayaan “subjek”.
-
Sistem-sistem modern dimana
struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik,
kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa). Berkembang dan mencerminkan
aktivitas budaya politik “participant”.
b. Alfian mengklasifikasikan
sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni:
§ Sistem politik otoriter/totaliter
§ Sistem politik anarki
§ Sistem politik
§ Sistem politik demokrasi
§ Sistem politik demokrasi dalam trans Sistem politik
4.
Demokrasi
sebagai sistem politik
Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya
perlindungan Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap
kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak tumbuh
diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila
sumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau
kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan
persoalan perwakilan kehendak rakyat.
Sistem politik demokrasi
menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a.
Legitimasi pemerintah
didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya,
artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada
penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
b. Pengaturan yang mengorganisasikan
perundingan (bargaining) untuk
memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
c.
Sebagian besar orang dewasa
dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilihan maupun sebagai
calon untuk menduduki jabatan penting
d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa
dipaksa
e.
Masyarakat dan pemimpin
menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi
dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat
berusaha untuk memperoleh dukungan.
B. INFRASTRUKTUR
DAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
- Infrastruktur politik
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the social political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau
keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain kedalam berbagai macam golongan
yang biasanya “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompokm masyarakat
tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di dalam masyarakat, disebut
“infrastruktur politik” berdasarkan teori politik, infrastruktur politik
mencapai 5 unsur atau komponen sebagai berikut:
a. Partai politik (Political party)
b. Kelompok kepentingan (interest group)
c. Kelompok penekan
(pressure group)
d. Media komunikasi
politik (political communication media)
e. Tokoh politik (political figure)
a. Partai
Politik (political party) di Indonesia
Perjalanan
sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya
dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Masa pra kemerdekaan
- Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)
-
Masa orde baru (tahun
1966-1998)
-
Masa/era reformasi
tahun 1999 s/d sekarang
b. Kelompok
kepentingan (interest group)
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan
dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:
§
Kelompok anomik
§
Kelompok non-asosiasional
§
Kelompok institusional
§
Kelompok asosiasional
Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya
dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan
lain-lain). David Lane, (seorang
analis politik) mengidentifikasikan 5 (lima)
kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:
a. Elite politik,
seperti anggota-anggota politbiro.
b. Kelompok- Kelompok institusional, seperti serikat-serikat dagang
c. Kelompok-kelompok pembangkang yang setia, seperti para dokter dan guru
d. Pengelompokkan-pengelompokkan sosial yang tidak terorganisir dalam suatu
kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang
mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang
menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.
c. Kelompok
Penekan (pressure group)
Kelompok penekan
dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara
lain:
a. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan hukum lainnya.
d. Media Komunikasi (political communication media)
Media komunikasi politik merupakan salah satu
instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan
persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun
sebaliknya.
e. Tokoh
politik (political/figure)
Menurut Laster
G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan
beberapa aspek, yakni:
a. Legiitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
- Suprastruktur Politik
Suprastruktur politik (elit
pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak
politik formal.
Dalam perkembangan
ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam
kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat
undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang) dengan
sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.
Untuk terciptanya dan
mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh
dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Dengan demikian berarti
bahwa sistem politik dan juga mekanisme pemerintah (government mechanism). Dapat memenuhu fungsinya, manakala:
a.
Sistem politik mampu
mempertahankan pola, dalam arti dapat mempertahankan tata cara,
kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang berlaku.
b. Sistem politik mampu menyelesaikan
ketegangan, dalam arti dapat mendamaikan perselisihan, konflik, dan perbedaan
pendapat yang selalu timbul dalam masyarakat dengan cara dan produser yang
sedapat mungkin memuaskan semua pihak.
c.
Perubahan-perubahan, dalam
arti memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan
perkembangan-perkembangannya yang terjadi baik di dalam negeri maupun dalam
rangka hubungan internasional yang bersifat interdependesi dan interrelasi antarnegara.
d. Sistem politik harus mampu mewujudkan
tujuan nasional, dalam arti kristalisasi keinginan anggota masyarakat menjadi
tekad yang harus dicapai dan menentukan cara untuk mencapai tujuan itu. Hal ini
bisa berupa Garis-garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan
lainnya sebagai dasar yuridis formal dalam upaya meraihnya.
e.
Sistem politik harus mampu
mengintegrasi dan menjamin keutuhan seluruh sistem sosial, karena ancaman,
hambatan terhadap sistem sosial yang berupa rasa ketidakpuasan, keresahan,
ketegangan, perpecahan/disintegrasi merupakan masalah yang harus diselesaikan
oleh sistem politik itu sendiri.
Suprastruktur politik di
negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan
tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan
ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era
Kebangkitan Demokrasi”
BAB III
PENUTUP
Kami dari kelompok telah
menyelesaikan materi yang telah dibebankan kepada kami. Dalam hal ini segala
masukan-masukan atau kritik dan saran dari teman-teman seprofesi, kami nantikan
agar paper yang kami buat ini jadi lengkap dan sempurna.
Demikian saja yang dapat kami
sajikan melalui makalah ini, semoga sajian kami ini dapat menambah pengetahuan
dan pengalaman di masa yang akan datang.
A.
KESIMPULAN
1. Sistem politik dapat diartikan sebagai
seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial
melalui nila-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.
2. Infrastruktur
merupakan kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan politik riil didalam
masyarakat.
3. Menurut
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok
kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:
·
Kelompok anomik
·
Kelompok non-asosiasional
·
Kelompok institusional
·
Kelompok asosiasional
4. Suprastruktur
politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak poltik
formal.
DAFTAR PUSTAKA
http://fkip-unasman2010.blogspot.com/2011/11/makalah-sistem-politik-indonesia.html
http://gilangdana.blogspot.com/2013/04/sistem-politik.html
http://milvy1010.blogspot.com/2012/03/makalah-pkn-sistem-politik-negara.html
0 komentar:
Posting Komentar